Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 - RDP Komisi 1 dengan Kepala Komisi Informasi Pusat

Tanggal Rapat: 4 Dec 2019, Ditulis Tanggal: 18 Mar 2020,
Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Komisi Informasi Pusat (KIP)

Pada 4 Desember 2019, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Komisi Informasi Pusat tentang rencana kerja dan anggaran tahun 2020. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Bambang Kristiono dari Fraksi Gerindra dapil Nusa Tenggara Barat 2 pada pukul 10:30 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Komisi Informasi Pusat (KIP)

  • Rencana kerja KIP Tahun 2020 terdiri dari:

(1)Penyelesaian sengketa informasi

2) Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di badan publik

3) Layanan keterbukaan informasi publik utk masyarakat

4) Indeks keterbukaan informasi publik

  • Program Prioritas KIP Tahun 2020:

1) Indeks keterbukaan informasi publik

2) Sistem informasi terintegrasi

3) Jaminan hak atas informasi publik bagi penyandang disabilitas

4) Pemanfaatan informasi publik kepada masyarakat di daerah 3T dan daerah penyelenggara
Pilkada serentak

5) Pengarusutamaan keterbukaan informasi melalui sektor pendidikan

  • Postur anggaran KIP berdasarkan pagu anggaran KIP Tahun 2020 dibagi menjadi dua yaitu untuk operasional dan non-operasional:

A. Operasional (Rp17.343.064.000)

1) Layanan perkantoran (Belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran): Rp16.893.064.000

2) Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi: Rp318.500.000

3) Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran: Rp131.500.000

B. Non-Operasional (Rp8.257.043.000)

1) Layanan penyelesaian sengketa informasi: Rp1.172.619.000

2) Layanan pelaksanaan ketentuan keterbukaan informasi publik: Rp2.481.148.000

3) Layanan keterbukaan informasi publik untuk masyarakat dan badan publik: Rp1.468.052.000

4) Indeks keterbukaan informasi publik: Rp1.570.261.000

5) Layanan dukungan Manajemen Satker: Rp1.564.963.000

  • Tahun 2020 KIP akan melakukan kajian-kajian revisi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mana ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga terkait perlindungan data diri.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan